Listrik Indonesia | Direktur Utama PT PLN Batubara Niaga, Kanapi Subur Dwiyanto memberikan pandangannya terkait program transisi energi di Indonesia. Menurutnya, langkah awal dalam transisi ini mungkin bukan transformasi secara langsung dan penuh, melainkan perubahan bertahap. Penting untuk dicatat bahwa perbaikan emisi ini tidak selalu harus berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT), melainkan dapat melibatkan sumber energi fosil yang rendah emisi, seperti gas dan solusi lainnya. Hal tersebut ia ungkapkan Dalam wawancara yang dikutip dari Majalah Listrik Indonesia, Edisi 95.

Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam mencapai transisi energi. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa diperlukan dana sekitar Rp 9.764 triliun untuk melakukan emisi dari tahun 2023 hingga tahun 2050, sebagaimana diungkapkan dalam International Indonesia Clean & Sustainable Future Energy (IICSFE) 2023 pada 8 November lalu.

Selain itu, Indonesia masih didominasi oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. PLTU Batubara diakui memiliki biaya bahan bakar yang lebih terjangkau dan mampu menyediakan kapasitas yang besar. Teknologi pembangkit listrik terus berkembang, dengan adanya peralatan pengendalian emisi yang semakin canggih dan efektif.

Pemerintah, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah menetapkan regulasi ketat, mewajibkan pembangkit di atas 50 MW untuk memasang Electrostatic Precipitator (ESP) guna mengurangi debu dari pembangkit batubara. Pembangkit besar di atas 300 MW juga diharuskan memasang Flue Gas Desulfurization untuk mengurangi emisi SO2 dari pembakaran batubara di PLTU.

Meskipun teknologi Carbon Capture System tersedia, investasinya masih tinggi dan jarang diterapkan di PLTU. Beberapa PLTU di Indonesia juga menerapkan teknologi ultra supercritical, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dan kinerja secara keseluruhan.